Detail Blog

Pajak adalah sumber utama pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kelompok besar: pajak pusat dan pajak daerah. Keduanya memiliki peran penting, namun kali ini kita akan berfokus pada pajak pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan lembaga negara terkait lainnya.

Meskipun sering tidak terlihat secara langsung dampaknya oleh masyarakat, pajak pusat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keberlangsungan negara, mulai dari pertahanan hingga pembangunan infrastruktur.

Apa Itu Pajak Pusat?

Pajak pusat adalah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya masuk ke dalam kas negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berbeda dengan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai kebutuhan lokal, pajak pusat dikelola untuk kepentingan nasional, seperti pembangunan infrastruktur strategis, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya.

Fungsi Pajak Pusat

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak pusat memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak pusat menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Dana yang diperoleh dari pajak ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat seperti membayar gaji pegawai negeri, membangun jalan tol antarprovinsi, menyediakan subsidi, hingga mendanai pendidikan dan kesehatan nasional.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah menggunakan pajak pusat sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya, pemberian insentif pajak kepada industri ramah lingkungan bertujuan mendorong investasi hijau. Sebaliknya, pengenaan pajak tinggi pada barang mewah bertujuan mengendalikan konsumsi yang dianggap tidak prioritas.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi Pendapatan)

Melalui sistem tarif progresif pada beberapa jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai program bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak pusat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi inflasi, misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli. Sebaliknya, dalam situasi resesi, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak guna merangsang konsumsi dan investasi.

Jenis-Jenis Pajak Pusat di Indonesia

Pemerintah pusat Indonesia memungut berbagai jenis pajak, di antaranya yang paling utama adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi maupun badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. PPh memiliki beberapa pasal yang mengatur jenis-jenis penghasilan tertentu, antara lain:

• PPh Pasal 21: atas penghasilan karyawan.

• PPh Pasal 22: atas kegiatan impor atau pembelian barang oleh pemerintah.

• PPh Pasal 23: atas penghasilan dari modal dan jasa.

• PPh Pasal 25/29: angsuran dan pelunasan PPh tahunan.

• PPh Final: tarif tetap atas jenis penghasilan tertentu, misalnya untuk UMKM.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam negeri. Tarif PPN saat ini adalah 11% dan dibebankan kepada konsumen akhir.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM dikenakan pada barang-barang tertentu yang dianggap mewah atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum, seperti mobil sport, kapal pesiar, atau perhiasan mewah.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3)

Berbeda dengan PBB perdesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah, PBB sektor P3 tetap dikelola oleh pemerintah pusat karena menyangkut sumber daya alam strategis yang berdampak nasional.

5. Bea Materai

Pajak ini dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan untuk kepentingan pengadilan. Contoh dokumen yang dikenakan bea materai adalah perjanjian kerja, kwitansi, dan surat berharga.

Peran Pajak Pusat dalam Pembangunan Nasional

Dana dari pajak pusat sangat krusial untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional, seperti:

• Pembangunan jalan tol antarprovinsi,

• Pengadaan vaksin dan alat kesehatan,

• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan,

• Program pendidikan nasional seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar),

• Pembiayaan pertahanan dan keamanan negara.

Pajak pusat juga digunakan untuk membayar utang negara, menjaga cadangan fiskal, serta menanggulangi krisis seperti pandemi atau bencana alam.

Tantangan dalam Pemungutan Pajak Pusat

Meskipun perannya sangat vital, pemungutan pajak pusat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Tingkat kepatuhan yang belum optimal,

• Maraknya penghindaran dan penggelapan pajak,

• Rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil,

• Ketergantungan terhadap pajak dari sektor tertentu (misalnya, migas).

Untuk itu, reformasi perpajakan terus dilakukan pemerintah, termasuk digitalisasi sistem, penyederhanaan administrasi, dan edukasi publik agar kesadaran pajak meningkat.

Pajak pusat adalah pondasi utama keuangan negara. Ia tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memahami peran dan jenis-jenis pajak pusat, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya kontribusi pajak sebagai bentuk gotong royong dalam membangun bangsa.

Setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan, kembali dalam bentuk jalan yang Anda lewati, sekolah anak Anda, dan layanan publik yang Anda nikmati. Maka dari itu, membayar pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud nyata cinta tanah air.